deshafa's zone: Maret 2012

Selasa, 27 Maret 2012

2eb20_K3

NAMA : SAFIRA SHAFA

NPM : 26210323

KELAS : 2 EB 20

*KASUS KORUPSI DI INDONESIA

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera melihat ada upaya serangan balik dari para koruptor yang ingin menghacurkan kredibilitas dan kekompakkan lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal itu dinilai terlihat dari desakan membentuk komite etik terkait penanganan kasus tersangka Miranda S Goeltom dan Angelina Sondakh.

"Kita semua tahu koruptor selalu ingin menyelamatkan diri dari KPK. Maka ketika status mereka ditingkatkan (ke tersangka), pastilah akan terjadi kepanikan. Apapun pasti dilakukan termasuk delegitimasi kaya yang begitu," kata Kapoksi F-PKS di Komisi III DPR Aboe Bakar Al Habsy melalui pesan singkat, Sabtu (24/3/2012).

Seperti diberitakan, pegawai di bawah Deputi Penindakan KPK bulan lalu menggalang dukungan agar Penasihat KPK membentuk komite etik guna memeriksa unsur pimpinan KPK yang diduga melanggar prosedur dalam penetapan tersangka Angelina dan Miranda.

Aboe Bakar mengatakan, adanya pihak yang menyoalkan penetapan tersangka bukanlah hal yang baru. Para koruptor, kata dia, sadar bahwa mereka tak bisa keluar ketika sudah ditetapkan tersangka lantaran dalam Undang-Undang KPK, penyidik tak diperbolehkan menghentikan penyidikan.

"KPK tidak boleh takut. Kami akan terus suport KPK untuk memberantas korupsi, termasuk mewaspadai upaya pihak tertentu melakukan deligitimasi peningkatan status. Saya yakin publik bisa menilai siapa yang bermanuver," kata Ketua DPP Bidang Hukum dan HAM PKS itu.

*TANGGAPAN :

Korupsi menjadi musuh kita bersama. Manipulasi anggaran justru dilakukan oleh para anggota legeslatif, baik di tingkat pusat maupun daerah. Praktek korupsi sudah biasa dilakukan di tingkat birokrasi Indonesia, bahkan yang terendah, seperti misalnya contoh kasus korupsi yang sangat jelas dilakukan di muka umum ketika rakyat mengurus KTP, SIM, paspor, akte kelahiran, dan surat-surat penting lainnya.
Keberanian untuk berkorupsi para aparat di tingkat paling bawah, seperti oknum polisi dan DLAAJ, justru makin merajalela.Belum lagi yang terjadi di jajaran menengah dan atas yang tidak mudah diditeksi. Korupsi semacam ini biasanya dilakukan atas dasar sistem, sehingga praktek korupsi menjadi tersamar dan biasanya dilakukan secara berjama’ah.

- Hukuman Koruptor Sangat Ringan

Peluang atau kesempatan untuk melakukan tindak korupsi ini sangat berpengaruh pada prilaku koruptor, apalagi hukumannya juga cukup ringan. Bandingkan dengan contoh kasus korupsi di Cina, negara kita jauh lebih memanjakan para koruptor dengan hanya menghukum kurungan. Padahal di Cina beberapa koruptor telah dihukum mati.
        Contoh kasus korupsi di atas merupakan perbuatan yang sangat keji. Karena bisa menyebabkan kacaunya anggaran negara, dan mengurangi aset negara yang diperuntukan bagi kesejahteraan masyarakat.
        Pengaruh korupsi terhadap kesejahteraan rakyat bersifat langsung. Apabila anggaran negara terus defisit, bukan saja hutang luar negeri tidak terbayar, tetapi kinerja pemerintah juga menjadi kacau.
        Peningkatan gaji pegawai dan terutama gaji para penegak hukum tidak bisa dilakukan, karena minimnya anggaran. Hal ini akan menyebabkan penindakan terhadap pelaku korupsi menjadi tumpul dan penuh rekayasa.

- Perlunya Kontrol Pengawasan

Contoh kasus korupsi di atas juga dapat menyebabkan permasalahan ganda. Hal ini akan menjadi lebih terasa apabila masyarakat tidak perduli dengan masalah ini. Saat ini kontrol dari media sudah cukup kuat, tetapi kita juga tahu bahwa media juga terkadang bisa dibeli. Seringkali kasus korupsi menguap di tengah jalan, tanpa diketahui dengan jelas apa penyebabnya.
        Media yang pada awalnya sangat gencar memuat berita-berita tentang kasus korupsi tersebut, lama kelamaan frekuensi tayangannya berkurang dan akhirnya kasus itu lenyap. Demo-demo anti korupsi marak, tetapi hasilnya juga kurang maksimal, selama korupsi telah menjadi budaya bangsa.
        Kurangnya kontrol pengawasan akan memperparah bangsa kita menjadi bangsa yang korup apabila tidak dari sekarang dibenahi. Artinya, kontrol pengawasan baik itu dari aparat-aparat yang berwenang seperti misalnya komisi pemberantasan korupsi, kepolisian, maupun kejaksaan harus lebih dioptimalkan.
        Dan yang lebih penting lagi adalah kontrol atau pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Ketika mengetahui ada tindak korupsi di sekitar Anda, segera laporkan.Cuma kalau melaporkan kasus korupsi sekarang ini akan mempersulit diri disamping tak ada tindakan yg tegas dari aparatnya juga sangsi hukuman sangat ringan bisa jadi korban sia-sia karena korupsi di Indonesia sudah bersifat struktural dengan komitmen terselubung bersama oknum aparat penegak hukum seperti pertunjukan drama tak berjudul yang terus mengecewakan para penontonnya disetiap akhir episodenya.Korupsi tampak jelas mata melihatnya namun tetap susah untuk mengungkapkan seperti hantu

sumber :

http://nasional.kompas.com/read/2012/03/24/21463820/F-PKS.Ada.Serangan.Balik.Koruptor

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2011/11/contoh-kasus-korupsi-di-indonesia/

2eb20_K2

NAMA : SAFIRA SHAFA

NPM : 26210323

KELAS : 2 EB 20

*Jumlah Pengangguran di Indonesia Tersisa 8,12 Juta Orang

       Jakarta - Hingga Februari 2011, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 8,12 juta orang. Jumlah ini menurun 470 ribu orang dibandingkan Februari 2010 yang sebanyak 8,59 juta orang.

        Demikian disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan dalam jumpa pers di kantornya, Jalan DR. Soetomo, Jakarta, Kamis (5/5/2011).

        "Tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2011 mencapai 6,8% dari total angkatan kerja. Jumlah ini turun dibandingkan Februari 2010 yang sebesar 7,41%," kata Rusman.

        Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2011 mencapai 119,4 juta orang, bertambah sekitar 2,9 juta orang dibanding angkatan kerja Agustus 2010 sebesar 116,5 juta orang atau bertambah 3,4 juta orang dibanding Februari 2010 sebesar 116 juta orang.

        Penduduk yang bekerja di Indonesia pada Februari 2011 mencapai 111,3 juta orang, bertambah sekitar 3,1 juta orang dibanding keadaan pada Agustus 2010 sebesar 108,2 juta orang atau bertambah 3,9 juta orang dibanding keadaan Februari 2010 sebesar 107,4 juta orang.

        Setahun terakhir (Februari 2010-Februari 2011), hampir semua sektor mengalami kenaikan jumlah pekerja, kecuali Sektor Pertanian dan Sektor Transportasi, masing-masing mengalami penurunan jumlah pekerja sebesar 360 ribu orang (0,84%) dan 240 ribu orang (4,12 persen).

        Sektor Pertanian, Perdagangan, Jasa Kemasyarakatan dan Sektor Industri secara berurutan menjadi penampung terbesar tenaga kerja pada Februari 2011.

*TANGGAPAN

Sebaiknya Pemerintah mendorong majunya pendidikan, agar mereka dapat mendapatkan pekerjaan apabila para penggaguran itu memiliki pendidikan. Meningkatkan latihan kerja untuk memenuhi kebutuhan ketrampilan mereka, seperti tuntutan industri modern. Meningkatkan dan mendorong kewiraswastaan. Mendorong terbukanya kesempatan usaha-usaha informal. Meningkatkan usaha transmigasi. Meningkatkan pembangunan dengan sistem padat karya. Mengintensifkan program keluarga berencana. Membuka Kesempatan bekerja ke luar negeri. Dengan usaha usaha seperti ini mungkin akan lebih mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Indonesia.

sumber :

http://mengerjakantugas.blogspot.com/2010/02/pengangguran-macam-sebab-dampak-dan.html

http://finance.detik.com/read/2011/05/05/124514/1633086/4/jumlah-pengangguran-di-indonesia-tersisa-812-juta-orang

2eb20_K1

NAMA      : SAFIRA SHAFA
NPM         : 26210323
KELAS      : 2 EB 20

*Masalah Kemiskinan di Indonesia

Kemiskinan adalah permasalahan yang kompleks bagi setiap negara, terutama negara besar seperti Indonesia. Kebijakan dan penanganannya harus merata dan menyeluruh agar tidak menimbulkan kebingungan dan kekisruhan sebagai ekses negatif penanggulangannya. Hingga saat ini masalah kemiskinan di Indonesia menjadi masalah yang berkepanjangan.

Perhatian pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan pada pemerintahan reformasi terlihat lebih besar lagi setelah terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997. Meskipun demikian, berdasarkan penghitungan BPS, persentase penduduk miskin di Indonesia sampai tahun 2003 masih tetap tinggi, sebesar 17,4 persen, dengan jumlah penduduk yang lebih besar, yaitu 37,4 juta orang.

        Bahkan, berdasarkan angka Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2001, persentase keluarga miskin (keluarga prasejahtera dan sejahtera I) pada 2001 mencapai 52,07 persen, atau lebih dari separuh jumlah keluarga di Indonesia. Angka- angka ini mengindikasikan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan selama ini belum berhasil mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia.

        Penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas utama kebijakan pembangunan nasional yang juga merupakan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009 yang diharapkan dapat menurunkan presentase penduduk miskin menjadi 8,2% pada tahun 2009. Saat ini pemerintah tengah melakukan langkah prioritas dalam jangka pendek pertama untuk mengurangi kesenjangan antardaerah dengan beberapa kebijakan.

        Pertama, penyediaan sarana irigasi, air bersih dan sanitasi dasar terutama pada daerah-daerah langka sumber air bersih. Kedua, pembangunan jalan, jembatan dan dermaga terutama untuk daerah terisolasi dan tertinggal. Ketiga, redistribusi sumber dana kepada daerah-daerah yang memiliki pendapatan rendah dengan instrumen dana alokasi khusus (DAK).

        Jangka panjang kedua bertujuan memperluas kesempatan kerja dan berusaha. Itu dilakukan melalui bantuan dana stimulan untuk modal usaha terutama melalui kemudahan dalam mengakses kredit mikro dan UKM, pelatihan keterampilan kerja untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, meningkatkan investasi dan revitalisasi industri termasuk industri padat tenaga kerja, pembangunan sarana dan prasarana, dan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). Prinsip-prinsip PNPM Mandiri adalah pemberdayaan masyarakat yang memprioritaskan kelompok masyarakat miskin. Keterlibatan masyarakat miskin itu digalakkan dengan pendampingan yang dilakukan oleh pengawas dari berbagai level pemerintahan. Sedangkan pengambilan keputusan dilaksanakan secara sederhana di tingkat lokal, yaitu oleh masyarakat sendiri dan didanai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan kelompok masyarakat luas.

        Jangka panjang ketiga, khusus untuk pemenuhan hak dasar penduduk miskin secara langsung diberikan pelayanan antara lain dengan pemberian pendidikan gratis bagi penuntasan wajib belajar 9 tahun. Untuk meningkatkan akses dan perluasan kesempatan belajar bagi semua anak usia pendidikan dasar, dengan target utama daerah dan masyarakat miskin, terpencil dan terisolasi maka mulai tahun ajaran 2005/2006 pemerintah menyediakan biaya operasional sekolah (BOS), sebagai langkah awal pelaksanaan pendidikan dasar gratis.

        Selain itu juga memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan gratis bagi penduduk miskin di puskesmas dan rumah sakit kelas III. Dengan ditetapkannya Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, maka upaya peningkatan akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan dilanjutkan dan lebih ditingkatkan melalui upaya pemeliharaan kesehatan penduduk miskin dengan sistem jaminan/asuransi kesehatan yang preminya dibayar oleh pemerintah.

        Untuk pelaksanaan program-program tersebut, Indonesia (sebagai negara berkembang) bisa meminta bantuan dari luar negeri. Tapi negara berkembang penerima fasilitas itu sendiri harus berkomitmen untuk menggunakan uang tersebut secara benar. Tujuan makronya tentu untuk mengurangi kemiskinan. Kita berharap negara-negara maju secara kesatuan bisa menunjang program-program tersebut, dengan mengucurkan bantuannya.

        Selain itu, budaya pembangunan di Indonesia harus dikembangkan melalui pemberdayaan masyarakat dan pelibatan peran aktif masyarakat. Utamanya, tentu, masyarakat miskinnya, mulai dari perencanaan program pembangunan baik penentuan kebijakan dan anggarannya, maupun pelaksanaan program serta monitoring dan evaluasinya.

*TANGGAPAN

“Kemiskinan terjadi karena tidak terdistribusinya kekayaan secara baik” sering membayangkan kalau sekiranya orang-orang kaya berpenghasilan besar itu mau menghidupi satu dua keluarga miskin di pelosok kampung di tanah air, baik di Jawa maupun di luar pulau lainnya, maka kemiskinan lama-lama akan terkikis. Apabila jumlah orang kaya di Indonesia bertambah. Tapi di sisi lain orang miskin juga makin berkembang biak. Standar Kemiskinan menurut Perserikatan Bangsa Bangsa adalah pekerja yang berpenghasilan kurang dari Rp20rb perhari.

Miris kita lihat teman teman dari keluarga miskin di Indonesia terutama di Timur Indonesia, bagaimana cara mereka memenuhi kebutuhan hidupnya yang berat? Kalau sekiranya sebagian kita yang kaya-kaya, dari kalangan dirut, menteri, pemilik saham, artis, dan pemilik perusahaan profit mau menghidupi satu dua keluarga miskin dan menanggung biaya hidup mereka seumur hidup, maka pastilah akan terlihat hasilnya.

Menghidupi satu keluarga miskin bisa berupa satu kilo beras perhari, lauk pauk, bahan bakar, pakaian, dan sampai pada perlengkapan sekolah. Mereka miskin bukan karena malas, tapi memang tidak terserapnya mereka di lowongan pekerjaan yang makin ketat.

Teringat program jadul, Orang Tua Asuh. Program yang menitikberatkan pada bantuan biaya sekolah bagi anak-anak tak mampu. Apakah program ini masih ada? Bagaimana kalau program ini juga merayu orang-orang mampu untuk menghidupi keluarga miskin? Jika program ini jalan maka kriminalitas pasti berkurang. Harmoni antar sesama juga akan tercipta.

sumber :

http://lifestyle.kompasiana.com/urban/2010/11/26/cara-mengatasi-kemiskinan/

http://skyrider27.blogspot.com/2009/11/masalah-kemiskinan-di-indonesia.html