KEBIJAKAN PEMERINTAH DI INDONESIA
Kebijakan ekonomi adalah mengacu pada tindakan sebuah kebijakan pemerintah dalam mengambil kebijakan atau keputusan di bidang ekonomi, kebijakan ini dapat pula mencakup didalamnya sistem untuk menetapkan sistem perpajakan, suku bunga dan anggaran pemerintah serta pasar tenaga kerja, kepemilikan nasional, dan otonomi daerah dari intervensi pemerintah ke dalam perekonomian.
Kadang kala kebijakan semacam ini sering terpengaruh juga oleh lembaga-lembaga internasional seperti International Monetary Fund atau Bank Dunia serta keyakinan politik dari pihak-pihak yang memegang kekuasaan negara saat itu.
Kondisi ekonomi di Indonesia keadaan nya masih tidak stabil,sering juga keadaan ekonomi di Indonesia ini mengalami naik turun, inflasi dan beberapa kendala lainnya. Untuk mengatasi nya Pemerintah mempunyai berbagai kebijakan untuk menjaga atau memperbaiki kualitas perekonomian Indonesia.
Ini adalah beberapa kebijakan yang di berikan oleh Pemerintah di Indonesia :
- Ø Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter dapat dilakukan melalui instrument-instrumen berikut:
a. Politik diskoto (Politik uang ketat): bank menaikkan suku bunga sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi.
b. Politik pasar terbuka: bank sentral menjual obligasi atau surat berharga ke pasar modal untuk menyerap uang dari masyarakat dan dengan menjual surat berharga bank sentral dapat menekan perkembangan jumlah uang beredar sehingga jumlah uang beredar dapat dikurangi dan laju inflasi dapat lebih rendah.
c. Peningkatan cash ratio: Menaikkan cadangan uang kas yang ada di bank sehingga jumlah uang bank yang dapat dipinjamkan kepada debitur/masyarakat menjadi berkurang. Hal ini berarti dapat mengurangi jumlah uang yang beredar.
- Ø Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal dapat dilakukan melalui instrument berikut:
a. Mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Pemerintah tidak menambah pengeluarannya agar anggaran tidak defisit.
b. Menaikkan pajak. Dengan menaikkan pajak, konsumen akan mengurangi jumlah konsumsinya karena sebagian pendapatannya untuk membayar pajak.
- Ø Kebijakan Non Moneter
Kebijakan non moneter dapat dilakukan melalui instrument berikut:
a. Mendorong agar pengusaha menaikkan hasil produksinya.
b. Menekan tingkat upah.
c. Pemerintah melakukan pengawasan harga dan sekaligus menetapkan harga maksimal.
d. Pemerintah melakukan distribusi secara langsung.
e. Penanggulangan inflasi yang sangat parah (hyper inflation) ditempuh dengan cara melakukan sneering (pemotongan nilai mata uang). Senering ini pernah dilakukan oleh pemerintah pada tahun 1960-an pada saat inflasi mencapai 650%. Pemerintah memotong nilai mata uang pecahan Rp. 1.000,00 menjadi Rp. 1,00.
f. Kebijakan yang berkaitan dengan output. Kenaikan output dapat memperkecil laju inflasi.
g. Kenaikan jumlah output ini dapat dicapai misalnya dengan kebijakan penurunan bea masuk sehingga impor barang cenderung meningkat. Bertambahnya jumlah barang di dalam negeri cenderung menurunkan harga.
h. Kebijakan penentuan harga dan indexing. Ini dilakukan dengan penentuan ceiling price.
- Ø Kebijakan Sektor Riil
Kebijakan sektor riil dapat dilakukan melalui instrument berikut:
a. Pemerintah menstimulus bank untuk memberikan kredit lebih spesifik kepada UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Contohnya bank BRI mencanangkan tahun ini sebagai Microyear.
b. Menekan arus barang impor dengan cara menaikkan pajak.
c. Menstimulus masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri.
